Mencari Pemimpin Visioner dan Revolusioner

oleh Muhammad Mulyawan, dimuat di  Aceh Institute, edisi 10 October 2011

Semua orang mungkin sudah sering mendengar kata “pemimpin”. Mudahnya pemimpin berarti seseorang yang memimpin orang lain. Pada dasarnya setiap manusia adalah seorang pemimpin, minimal pemimpin bagi anggota tubuhnya. Seperti yang diriwayatkan dalam sebuah hadis “Setiap kalian adalah pemimpin dan bertanggung jawab atas apa yang di pimpinnya, Seorang penguasa adalah pemimpin bagi rakyatnya dan bertanggung jawab atas mereka, seorang istri adalah pemimpin di rumah suaminya dan dia bertanggung jawab atasnya. Seorang hamba sahaya adalah penjaga harga tuannya dan dia bertanggung jawab atasnya. (HR Bukhari)”. Pemimpin memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam menjamin bahwa masyarakat yang dipimpinnya berjalan menuju arah dan cita-cita bersama. Arah dan cita-cita inilah yang selalu menjadi acuan dalam dia membuat kebijakkan dan keputusan.  Jadi sebenarnya setiap manusia memiliki potensi alami untuk menjadi seorang pemimpin.

Carut marut kehidupan bangsa saat ini membuat banyak anak negeri pesimis terhadap pemimpin mereka. Bahkan terhadap pemimpin-pemimpin yang mereka pilih sendiri dengan jalan demokrasi. Semenjak keran demokrasi terbuka lebar dalam era reformasi, setiap orang bebas mengeluarkan pendapat, berorganisasi dan mendirikan partai politik untuk menyalurkan aspirasi “rakyat”. Namun, saluran aspirasi ini ternyata tidak bisa menyentuh rakyat yang dipimpinnya. Saluran-saluran aspirasi ini hanya menyentuh segelintir “rakyat” nya dan memenuhi pundi-pundi kelompoknya. Sehingga sebenarnya kita perlu memberikan definisi ulang terhadap kata “rakyat”. Rakyat mana yang sebenarnya dimaksudkan di dalam janji-janji kampanye yang terlontar sebelum pesta demokrasi digelar?

Sebentar lagi, perhelatan akbar pemilihan kepala daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) akan dilangsungkan di propinsi Aceh yang kita cintai ini. Setiap rakyat aceh memiliki hak untuk memilih dengan bebas pemimpinnya yang dapat membawa kehidupan mereka menjadi lebih baik. Lantas, adakah kriteria yang harus dipenuhi oleh kandidat-kandidat pemimpin ini? Apakah pilkada ini dapat memberikan perubahan yang berarti bagi kehidupan rakyat Aceh? Atau hanya sebuah pesta demokrasi belaka yang dinikmati oleh segelintir orang untuk memenuhi ambisinya menjadi penguasa atas kehidupan rakyatnya. Adakah mereka akan menjadi pemimpin atau hanya menjadi sekedar penguasa? Jika, mereka hanya mengejar menjadi seorang penguasa, tak ada gunanya melaksanakan pilkada yang berbiaya mahal ini. Dirikan saja sebuah rezim dengan partai tunggal atau kalau perlu sebuah “pemerintahan monarki absolut”.

Aceh memerlukan pemimpin-pemimpin yang revolusioner dan memiliki visi yang jauh ke depan. Pemimpin yang dapat mempersatukan masyarakat aceh, bukan pemimpin yang memecah belah masyarakat. Pemimpin yang dapat mengetahui keinginan rakyatnya dan menempatkan orang-orang yang profesional di bidangnya untuk menjamin kebutuhan rakyat tercapai dan terpenuhi dengan baik. Bukan pemimpin yang hanya memenuhi keinginan segelintir orang dalam kelompoknya dengan mengabaikan profesionalitas. Pemimpin yang mampu menempatkan orang yang tepat pada saat yang tepat dan bukan sebaliknya, seperti hadis nabi berikut ini “Jika sebuah perkara telah diberikan kepada orang yang tidak semestinya (bukan ahlinya), maka tunggulah kiamat (kehancurannya)  (HR Bukhari)”. Jadi apabila kita salah memilih pemimpin dan pemimpin itu juga salah memilih para staf/pembantunya, maka tunggulah kehancuran akan datang secara perlahan tetapi pasti.

Tentulah kita tidak menginginkan kehancuran tersebut terjadi dalam sendi-sendi kehidupan berbangsa. Masih ada orang-orang yang memiliki hati dan jiwa yang bersih yang mau bersusah payah memperbaiki negeri ini. Masih banyak calon-calon pemimpin yang tidak mengejar kekuasaan semata-mata dan menjadi raja di negerinya sendiri. Pada hakikatnya pemimpin adalah pelayan untuk rakyatnya dan bukan malah meminta dilayani oleh rakyatnya. Maka, carilah pemimpin yang bersedia menjadi pelayan rakyat, bersedia berbaur bersama rakyat dan bersedia membuat kontrak politik dengan rakyatnya.

Pemimpin yang revolusioner tidak selalu harus melakukan kudeta terhadap penguasa yang sedang berkuasa . Pemimpin revolusioner adalah pemimpin yang rela untuk turun dari jabatannya dan mempersiapkan generasi muda yang tangguh sebagai kadernya untuk mengambil tongkat estafet kepemimpinan. Pemimpin yang revolusioner adalah pemimpin yang mau mendengar kritikan terhadap kebijakkan yang diambilnya dan menyusun strategi jangka panjang untuk memperbaiki kelemahan kepemimpinannya. Apabila disaat dia memimpin kesalahan ini tidak dapat diperbaiki, dia mampu berbesar hati mengakui kesalahannya dan berusaha menyusun strategi untuk memperbaiki kesalahan tersebut dan mengkomunikasikan kepada pemimpin selanjutnya.

Seandainya para pemimpin kita mau duduk, saling mendengar dan menurunkan ego masing-masing, niscaya tidak akan menjadi masalah siapa yang menjadi pemimpin, karena semua strategi dan rencana kepemimpinan jangka panjang sudah tertuang dalam suatu “master plan”. “Master Plan” kepemimpinan inilah yang menjadi acuan bersama untuk mencapai cita-cita bersama. Kalau perlu “Master Plan” ini dijadikan kontrak politik tertulis yang harus di jalankan oleh siapapun pemimpinnya. Pertanyaannya, masih adakah pemimpin-pemimpin kita yang rela duduk bersama dan meninggalkan kepentingan sesaat mereka untuk mengejar cita-cita dan visi yang jauh ke depan.

Suasana inilah yang sangat dirindukan oleh rakyat, yaitu suasana dimana pemimpin-pemimpin tidak saling berambisi memperebutkan kekuasaan. Sebagai contohnya adalah pemilihan ketua kelas. Dalam pemilihan itu tidak ada yang saling sikut dan berambisi menjadi orang nomor satu di kelas. Hal itu dikarenakan setiap orang sadar bahwa menjadi ketua kelas adalah sebuah tanggung jawab yang besar dan amanah yang berat. Menjadi ketua kelas bukanlah menjadi penguasa kelas, tetapi menjadi pelayan kelas, melayani kebutuhan komunitas yang dipimpinnya. Itulah sebabnya banyak yang menolak untuk menjadi ketua kelas ketika pemilihan paling demokratis itu digelar. Hanya mereka yang tangguhlah yang sanggup memikul tanggung jawab sebagai ketua kelas. Alangkah indahnya bila para pemimpin kita merenungi kembali kehidupan kepemimpinan mereka sewaktu di sekolah dahulu kala.

Aceh memang di persimpangan jalan, tetapi masih banyak pilihan-pilihan yang bisa dibuat untuk memperbaiki keadaan menuju Aceh Darussalam. Salah satu caranya adalah dengan memilih pemimpin yang punya niat untuk menegakkan “Good Governance”, pemimpin yang berani memerangi korupsi, pemimpin yang siap di kritik, pemimpin yang amanah dan bertanggung jawab, pemimpin yang mampu menggerakkan roda perekonomian rakyat dan pemimpin yang siap mundur apabila dia gagal memenuhi kontrak politiknya terhadap rakyat. Adakah calon pemimpin yang berani menandatangani kontrak politik tersebut. Dialah yang akan menjadi pilihan pertama penulis. | Muhammad Mulyawan | Mahasiswa Program Master, Teknik Perminyakan – TU Clausthal

Hak Cipta Terlindungi © Copyrights by The Aceh Institute | Bila mau mengutip, mengacu, menggunakan, dan menyebarluaskan isi website ini harus sesuai seizin penulis asli dan “Aceh Institute” sebagai sumber otentik.| WWW.ACEHINSTITUTE.ORG| 10102011.